SPPG Bukan Sekadar Dapur, Tapi Motor Sirkulasi Ekonomi Desa

Ponorogo – Dana dari pemerintah untuk Program MBG dikucurkan langsung ke SPPG, sehingga dipastikan ada permintaan bahan baku di daerah. Hal ini ditegaskan oleh Tigor Pangaribuan selaku Deputi Sistem dan Tata Kelola, BGN Ponorogo dalam forum Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Ponorogo pada Senin, (08/12).

“Tujuannya memang supaya terjadi perputaran ekonomi, bahwa di mana nanti kelompok tani di daerah akan lebih bersemangat karena terbentuk emerging demand,” kata Tigor dalam paparannya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dana yang disalurkan dari pemerintah ke SPPG sebesar 70%nya dibelanjakan untuk membeli bahan pangan MBG.

“Setiap SPPG jika melayani 3000 penerima manfaat, maka setiap bulan akan mendapatkan dana sebesar 900 juta. Pembelian bahan pangan lebih kurang ada di angka 70% atau sekitar 700 juta. Sehingga jika ada satu SPPG saja di suatu tempat maka sebesar 700 juta rupiah setiap bulannya akan berputar di masyarakat untuk dibelikan bahan pangan,” tambahnya.

Pada agenda tersebut, Tigor menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bukan dapur umum biasa, namun memiliki peran yang lebih kompleks. Satu SPPG dengan luas 200-400 meter persegi, SPPG memiliki layout yang lengkap dan ruangan yang tertata. Berbagai kegiatan yang dilakukan di SPPG adalah koordinasi perencaan Program MBG, penyortiran bahan baku, pengolahan, pemorsian dan distribusi MBG.

Menurut Tigor, potensi ekonomi dari Program MBG sangat baik. Secara tidak langsung negara memberikan modal kepada rakyat dan mendorong rakyat untuk menghasilkan produk yang dapat diserap Program MBG.

“Seperti di Sumatera Utara itu 1600 SPPG, maka sebenarnya negara sedang memberikan bantuan dana lebih kurang 16 Triliun melalui Program MBG, tapi rakyat harus bekerja. Masyarakat bisa menyiapkan bahan baku, bekerja di SPPG dan bersama-sama memberikan makanan kepada rakyat,” tegasnya.

Program MBG memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi berasal dari masyarakat setepatm sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan memperkokoh fondasi ketahanan pangan daerah.

Biro Hukum dan Humas

Badan Gizi Nasional Ponorogo