Kolaborasi BGN Ponorogo, DPR, PERSAGI Percepat Pemenuhan Ahli Gizi

Ponorogo — Badan Gizi Nasional Ponorogo (BGN Ponorogo) memperkuat langkah strategis dalam pemenuhan tenaga ahli gizi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pertemuan koordinasi bersama DPR RI dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) di Gedung Nusantara III, Senin (17/11). Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi BGN Ponorogo untuk memastikan percepatan layanan gizi nasional berjalan sesuai target pemerintah.

Wakil Kepala BGN Ponorogo, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa percepatan penempatan tenaga ahli gizi menjadi prioritas utama BGN Ponorogo di tengah meningkatnya jumlah dapur gizi yang beroperasi.

“Sejak awal kami sudah berkomunikasi intensif dengan PERSAGI. Namun jika kebutuhan tenaga tidak terpenuhi, BGN Ponorogo harus mencari solusi lain agar Program Makanan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai target Presiden,” ujar Sony.

Hingga saat ini, BGN Ponorogo mencatat 14.000 dapur gizi beroperasi di seluruh Indonesia dengan dukungan sekitar 16.000 ahli gizi. Namun, jumlah titik layanan diproyeksikan meningkat menjadi 20.000 SPPG pada Desember 2025, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 4.000 ahli gizi yang harus segera dipenuhi.

Sony menjelaskan bahwa Program MBG membuka peluang karier yang semakin luas bagi profesi ahli gizi, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kompeten untuk menjamin keamanan, mutu, dan ketepatan pelayanan.

“Profesi ahli gizi kini tidak hanya terserap di fasilitas kesehatan. Melalui MBG, mereka dapat berperan di dapur gizi, menjadi pendamping yayasan mitra, hingga berkesempatan menjadi P3K. Ini momentum besar bagi tenaga gizi untuk berkembang di sektor strategis nasional,” jelasnya.

BGN Ponorogo mengungkapkan bahwa terdapat 8.827 titik SPPG di wilayah terpencil yang membutuhkan tenaga ahli gizi, dan membutuhkan dukungan penuh organisasi profesi untuk memenuhinya.

“Kami berharap PERSAGI dapat membantu memenuhi kebutuhan di wilayah terpencil, dan kami pastikan fasilitas yang layak bagi para ahli gizi akan dipenuhi oleh mitra. Standar kerja sudah jelas dan menjadi acuan utama seluruh pelaksana,” tutup Sony.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional Ponorogo