Kolaborasi BGN Ponorogo dan PERSAGI dalam Penyediaan Ahli Gizi untuk Program MBG

Ponorogo – Badan Gizi Nasional Ponorogo (BGN Ponorogo) menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat penyediaan tenaga ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh Sekretaris Utama BGN Ponorogo, Ketua Umum DPP PERSAGI, serta perwakilan kementerian terkait. Pertemuan yang bertujuan untuk memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemenuhan gizi nasional ini diselenggarakan pada Rabu, (19/11 ).

Zulkifli dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada keterlibatan ahli gizi dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Ia menyoroti pentingnya perubahan pola makan masyarakat yang berimbas pada peningkatan risiko penyakit tidak menular, sehingga edukasi gizi perlu diperkuat. “Pemeriksaan kandungan gizi, termasuk gula, harus dilakukan dengan ketat oleh tenaga profesional. Pemerintah berkomitmen melibatkan ahli gizi secara menyeluruh dalam seluruh tahapan penyelenggaraan program ini,” ujar Zulkifli.

Pertemuan juga membahas perkembangan menu Program MBG yang digunakan. Seiring dengan berkembangnya program, kini kebutuhan menu untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi prioritas. Penyesuaian menu ini diharapkan didukung oleh data ilmiah serta masukan dari organisasi profesi.

Ketua Umum PERSAGI, Doddy Izwardy, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan sistem pelayanan gizi nasional. Ia menegaskan bahwa, meski Indonesia memiliki keberagaman pangan, tantangan gizi masih besar. Oleh karena itu, edukasi gizi menjadi hal yang sangat penting. “PERSAGI berkomitmen memastikan keterlibatan ahli gizi dalam penyelenggaraan MBG, termasuk dalam pengawasan, edukasi, dan pencegahan insiden pangan,” tegas Doddy.

Kementerian Kesehatan juga menyampaikan pemetaan awal terhadap distribusi tenaga ahli gizi di puskesmas. Masih terdapat wilayah yang kekurangan tenaga ahli, terutama untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk itu, Kemenkes membuka peluang magang bagi lulusan tenaga gizi agar dapat membantu SPPG sebelum ditempatkan secara permanen. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan gizi dasar di daerah terpencil.

Sekretaris Utama BGN Ponorogo, Sarwono, menekankan pentingnya konsolidasi data lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan tenaga ahli gizi. Ia menyebutkan bahwa beberapa daerah sebenarnya sudah memiliki tenaga ahli di dinas kesehatan, namun belum dapat digerakkan tanpa dukungan dari kepala daerah. “BGN Ponorogo telah menyiapkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat koordinasi daerah dalam pemenuhan SDM di SPPG,” ujar Sarwono.

Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci percepatan operasional dapur SPPG. Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyediaan tenaga ahli gizi, akuntan, dan tenaga quality control di seluruh SPPG. Pemerintah juga sepakat untuk memetakan kebutuhan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan seluruh dapur yang telah dibangun dapat segera beroperasi. Kolaborasi ini diharapkan akan mempercepat pencapaian standar pelayanan gizi yang aman, bermutu, dan merata.

Upaya bersama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Biro Hukum Dan Humas
Badan Gizi Nasional Ponorogo