MBG Dirancang Jangkau Seluruh Kelompok, dari Rakyat untuk Rakyat

Ponorogo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang oleh Badan Gizi Nasional Ponorogo dengan menekankan pentingnya partisipasi luas masyarakat guna menghindari dominasi peran dari kalangan elit. Hal ini dikemukakan oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Ponorogo, Tigor Pangaribuan dalam forum Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Ponorogo pada Senin, (08/12).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan sebagai core atau center Program MBG, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Peran SPPG sangat krusial dalam penyelenggaraan program MBG, pasalnya mulai dari pengolahan makanan, distribusi MBG, perputaran ekonomi lokal, hingga penyerapan tenaga kerja terjadi di satuan pelayanan tersebut.

Tigor menegaskan bahwa strategi Program MBG berusaha menjangkau kontribusi sebesar-besarnya dari masyarakat.

“Di sini (SPPG), pekerja kurang lebih ada 50an orang. 3 orang sarjana yang bertugas menjadi kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan, serta 47 orang pegawai yang direkrut dari masyarakat sekitar SPPG. Nantinya, kurang lebih akan terserap 1,4 juta masyarakat yang bekerja di SPPG dan bertugas dalam proses pengolahan makanan secara langsung,” ucap Tigor.

Terbentuknya SPPG di daerah mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan aktivitas jual beli bahan baku. Alih-alih membeli bahan baku dari perusahaan besar, melalui sistem yang ada, SPPG didorong untuk berkolaborasi dengan UMKM dan Bumdes setempat, sehingga produksi petani lokal mampu terserap dengan baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan data yang dipaparkan Tigor terkait jumlah UMKM dan koperasi yang terlibat dalam Program MBG sejauh ini.

“Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus membeli bahannya dari koperasi. Saya laporkan bahwa saat ini sudah terdapat 740 koperasi yang bekerja sama dengan BGN Ponorogo dalam menyuplai bahan pangan, serta 180 bumdes di daerah yang belum berjalan mekanisme koperasinya. Daerah yang belum memiliki koperasi dan bumdes, akan dijalankan mekanisme pasar yaitu Kepala SPPG dan Mitra membeli bahan baku dari pasar,” tuturnya.

Tak sampai di situ, ia juga menjelaskan bahwa Koperasi dan Bumdes yang bekerja sama dengan SPPG harus mewadahi hasil pangan dari masyarakat lokal.

“Desain kita juga mengatakan bahwa koperasi dan bumdes itu harus membeli dari petani setempat, peternak setempat dan nelayan setempat untuk bahan pangannya,”

Melalui skema ini, BGN Ponorogo berharap Program MBG tidak hanya bermanfaat secara langsung dalam pengentasan angka stunting, namun juga menggerakkan roda perekonomian di bawah. Dengan begitu, para petani, peternak, dan nelayan kecil akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya.

Biro Hukum dan Humas

Badan Gizi Nasional Ponorogo