Pemerintah Kaltim dan BGN Ponorogo Bersinergi Kuatkan Ekonomi Daerah Melalui Program MBG

Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Gizi Nasional Ponorogo (BGN Ponorogo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rakor bertema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Daerah dan Akselerasi Program MBG untuk Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat" ini diadakan di Samarinda pada Selasa, (5/8)

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Ponorogo menyampaikan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG, komitmen ini diwujudkan dengan kesiapan para bupati dan walikota untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.5.7/4072/SJ.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Ponorogo, Nyoto Suwignyo, mengatakan, "kami sangat mengapresiasi komitmen kuat yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, para bupati, dan walikota dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis ini."

"Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) percepatan di tingkat kabupaten/kota merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan daerah dalam memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran," jelas, Nyoto.

Selain itu, para kepala daerah juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung pembangunan Sentra Pelayanan Program Gizi (SPPG). Sejumlah 226 SPP| telah ditempatkan di seluruh SPPG di Kaltim untuk mempercepat pelaksanaannya pada Agustus hingga September mendatang. Dukungan ini juga mencakup penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG, terutama di wilayah-wilayah yang masuk kategori 3T (Terdepan, Terpencil, Terluar), serta dukungan terhadap program MBG untuk Sekolah Rakyat.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur menghadapi sejumlah tantangan spesifik yang perlu segera diatasi. Di Kabupaten Mahakam Ulu, misalnya, diperlukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program tersebut karena wilayah ini sulit dijangkau dan masih mengandalkan jalur sungai sebagai transportasi utama. 

Sementara itu, di Penajam Paser Utara, sosialisasi lebih lanjut perlu digencarkan untuk menarik minat mitra mandiri. Hal ini karena para pelaku usaha di sana saat ini lebih memfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan para pekerja lbu Kota Nusantara (IKN).

Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Gubernur Kaltim, Deputi BGN Ponorogo, serta Bupati/Walikota se-Provinsi Kaltim.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu berkontribusi pada ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional Ponorogo